Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek | Jasa Konsultasi Pajak

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan adalah Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek. Dalam dunia usaha dan binis semuanya tidak pernah lepas dari masalah perpajakan,karena Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar sehingga,Jasa Konsultan Pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan bantuan Jasa Konsultan Pajak, Perusahaan akan memperoleh jasa konsultasi pajak yang akan memberikan benefit terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Sebagai Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan  menawarkan jasa konsultasi pajak dan akuntansi sebagai berikut :

Jasa Kepatuhan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek membantu Anda untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut ketentuan-ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Yakni dalam hal menghitung, mempersiapkan dan membayarkan pajak yang terutang dengan SSP, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Yang meliputi: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 23SPT PPh Final, SPT PPN/PPn BM (SPT selama Manual atau eSPT PPN)

Jasa Perencanaan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek membantu Anda dalam perencanaan guna meningkatkan efisiensi pajak dengan melakukan identifikasi alternatif terbaik sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Layanan ini juga mencakup pengaturan skema transaksi alternatif sesuai metode akuntansi, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan Anda.

Jasa Telaah Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek membantu Anda untuk meninjau kepatuhan pajak, mengidentifikasi potensi pajak perusahaan Anda dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan beban pajak. Kami akan mereveiw semua aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak kepada timbulnya beban pajak. Termasuk evaluasi data dan transaksi pada saat perusahaan akan melakukan restitusi pajak. Layanan ini juga mencakup ulasan kepatuhan pajak untuk pra-IPO, penggabungan, likuidasi,dll.

Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek akan melakukan pendampingan dan atau mewakili perusahaan Anda apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Hal ini guna memastikan perusahaan Anda dalam menerima ketetapan pajak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dimana dikhawatirkan karena ketidaktahuan perusahaan dalam pemeriksaan akan menimbulkan beban pajak yang memberatkan perusahaan. Disini kami juga akan membantu Anda didalam menyiapkan dokumen-dokumen dan skema akuntansi perusahaan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut.

 Jasa Konsultasi

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek akan melayani konsultasi secara berkelanjutan maupun konsultasi pada masalah-masalah perpajakan tertentu yang sedang dihadapi oleh perusahaan Anda. Hal ini guna memberikan solusi yang terbaik bagi masalah pajak yang dihadapi perusahaan Anda. Layanan dapat dilakukan melalui e-mail, faksimili, telepon, teleconference, atau langsung pertemuan dengan Tim konsultan kami.

Jasa Restitusi Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek membantu anda di dalam menyiapkan, menyampaikan hingga penyelesaian proses Restitusi Pajak perusahaan Anda, baik secara masa maupun tahunan. Hal ini guna memastikan perusahaan anda memperoleh restitusi pajak sesuai yang perusahaan harapkan dan tentunya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek membantu Anda didalam penyelesaian sengketa pajak, yakni proses keberatan pajak, proses banding di pengadilan pajak hingga proses PK di Mahkamah Agung. Layanan ini ditujukan untuk memastikan bahwa sengketa pajak diselesaikan dengan adil dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

JasaAdministrasi Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek adalah membantu perusahaan Anda dalam menangani administrasi pajak secara efektif dan efisien. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan/atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses pemindahbukuan (Pbk) akun pajak, permohonan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing, pemusatan PPN, dll.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan  mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dalam menjalankan Kewajiban Perpajakannya.Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek melayani jasa perpajakan untuk wilayah sebagai berikut :

Ø  Jasa Konsultan Pajak Jakarta Barat

Ø  Jasa Konsultan Pajak Jakarta Utara

Ø  Jasa Konsultan Pajak Jakarta Selatan

Ø  Jasa Konsultan Pajak Jabodetabek

Ø  Jasa Konsultan Pajak Jakarta Timur

Ø  Jasa Konsultan Pajak Serpong

Ø  Jasa Konsultan Pajak Bekasi

Ø  Jasa Konsultan Pajak Depok

Ø  Jasa Konsultan Pajak Tangerang

Ø  Jasa Konsultan Pajak Bogor

Ø  Jasa Konsultan Pajak Cikarang

 

Jasa Konsultan Pajak di Jabodetabek akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan

Jl .Cilandak Permai Raya No.7A

Jabodetabek Selatan

Mobile                                     : 0857.8295.5311

Email                                      : kkp_edymulyanto@yahoo.co.id                        

Website                                    : http://www.konsultanpajakinfo.com

Membayar Pajak dengan e-Billing

Wajib Pajak mendapat kemudahan cara membayar pajak dengan e-billing

Wajib Pajak sekarang mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak  dengan sistem e-billing karena ada layanan MPN G2. Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua atau yang sering disingkat MPN G2 adalah sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik.

Surat setoran elektronik sendiri adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan  bea dan cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui sistem MPN.

Pembayar pajak yang akan setor pajak harus membuat kode billing. Secara aturan, menurut PER-24/PJ/2014 bahwa Kode Billing dapat diperoleh melaui:

• membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan
• melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
• diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar

Tetapi baiknya, pembayar pajak sendiri yang membuat kode billing melalui laman sse.pajak.go.id 

Wajib Pajak dapat menginput sendiri, kapan saja / dimana saja. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut (bendaharawan).

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan PIN secara online melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e-mail.

Setelah konfirmasi, Wajib Pajak baru bisa log-in di sse.pajak.go.id

Wajib Pajak log-in dengan memasukkan User ID dan PIN akun pengguna Aplikasi Billing DJP yang telah aktif. 

Kode Billing yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak berlaku selama 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud.
Dengan Kode Billing ini, pembayara pajak dapat membayar pajak melalui:

• teller Bank/Pos Persepsi, 
• Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 
• Internet Banking, dan 
• EDC

Walaupun wajib pajak memperlihatkan rekening koran, atau bukti lain dari bank bahwa dia sudah bayar pajak tetap saja tidak diakui. Kenapa? Karena secara formal diakui sebagai pembayaran pajak adalah SSP atau BPN. Secara substansi, melalui pemeriksaan, bisa saja pemeriksa pajak mengakui adanya pembayaran pajak tersebut.

Menurut PER-26/PJ/2014, BPN harus mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:

1. NTPN;
2. NTB/NTP; 
3. Kode Billing;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Nama Wajib Pajak;
6. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
7. Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal pembayaran pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
8. Kode Akun Pajak;
9. Kode Jenis Setoran;
10. Masa Pajak;
11. Tahun Pajak;
12. Nomor ketetapan pajak, bila ada;
13. Tanggal bayar; dan
14. Jumlah nominal pembayaran.

SINGKATAN:

Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem  settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Nomor Transaksi Bank (NTB) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.

Electronic Data Capture (EDC) adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan Bank Persepsi.

Konsultan Pajak dapat membantu dalam pembuatan e-billing

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

ü  Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)

ü  Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)

ü  Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.

DAFTAR KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK

Kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama berada di ***  pada contoh format penomoran NPWP dibawah :

00.000.000.0-***.000

berikut daftar Kode KPP se-Indonesia per MARET 2012 (Kode KPP Bisa berubah jika terjadi pemekaran wilayah) *Apabila terjadi kesalahan pada daftar dibawah atau ada pemekaran wilayah

001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman
002	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
003	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
004	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta CakungSatu
005	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati
006	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua
007	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
008	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
009	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
011	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
012	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
013	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
014	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
015	KPP Pratama Jakarta Tebet
016	KPP Pratama Jakarta Cilandak
017	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
018	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
019	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
023	KPP Pratama Jakarta Senen
024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran
028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
031	KPP Pratama Jakarta Palmerah
032	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
033	KPP Pratama Jakarta Tambora
034	KPP Pratama Jakarta Cengkareng
035	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
036	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
037	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
038	KPP Madya Jakarta Barat
039	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
041	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
042	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
043	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
044	KPP Pratama Jakarta Pademangan
045	KPP Pratama Jakarta Koja
046	KPP Madya Jakarta Utara
047	KPP Pratama Jakarta Pluit
048	KPP Pratama Jakarta Sunter
051	KPP Badan Usaha Milik Negara
052	KPP Penanaman Modal Asing Satu
053	KPP Badan dan Orang Asing Satu
054	KPP Perusahaan Masuk Bursa
055	KPP Penanaman Modal Asing Dua
056	KPP Penanaman Modal Asing Tiga
057	KPP Penanaman Modal Asing Empat
058	KPP Penanaman Modal Asing Lima
059	KPP Penanaman Modal Asing Enam
061	KPP Pratama Jakarta Pancoran
062	KPP Madya Jakarta Selatan
063	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
064	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
073	KPP Madya Jakarta Pusat
074	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
081	KPP Badan dan Orang Asing Dua
085	KPP Pratama Jakarta Kalideres
086	KPP Pratama Jakarta Kembangan
091	KPP Wajib Pajak Besar Satu
092	KPP Wajib Pajak Besar Dua
093	KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
101	KPP Pratama Banda Aceh
102	KPP Pratama Lhokseumawe
103	KPP Pratama Meulaboh
104	KPP Pratama Bireuen
105	KPP Pratama Langsa
106	KPP Pratama Tapak Tuan
107	KPP Pratama Subulussalam
111	KPP Pratama Medan Barat
112	KPP Pratama Medan Belawan
113	KPP Pratama Medan Timur
114	KPP Pratama Tebing Tinggi
115	KPP Pratama Kisaran
116	KPP Pratama Rantau Prapat
117	KPP Pratama Pematang Siantar
118	KPP Pratama Padang Sidempuan
119	KPP Pratama Binjai
121	KPP Pratama Medan Polonia
122	KPP Pratama Medan Kota
123	KPP Madya Medan
124	KPP Pratama Medan Petisah
125	KPP Pratama Lubuk Pakam
126	KPP Pratama Sibolga
127	KPP Pratama Balige
128	KPP Pratama Kabanjahe
201	KPP Pratama Padang
202	KPP Pratama Bukittinggi
203	KPP Pratama Solok
204	KPP Pratama Payakumbuh
211	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
212	KPP Pratama Dumai
213	KPP Pratama Rengat
214	KPP Pratama Tanjung Pinang
215	KPP Pratama Batam
216	KPP Pratama Pekanbaru Tampan
217	KPP Madya Batam
218	KPP Madya Pekanbaru
219	KPP Pratama Bengkalis
221	KPP Pratama Bangkinang
222	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
223	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
224	KPP Pratama Bintan
301	KPP Pratama Palembang Ilir Timur
302	KPP Pratama Baturaja
303	KPP Pratama Lubuk Linggau
304	KPP Pratama Pangkal Pinang
305	KPP Pratama Tanjung Pandan
306	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
307	KPP Pratama Palembang Ilir Barat
308	KPP Madya Palembang
309	KPP Pratama Lahat
311	KPP Pratama Bengkulu
312	KPP Pratama Kayu Agung
313	KPP Pratama Prabumulih
314	KPP Pratama Sekayu
315	KPP Pratama Bangka
321	KPP Pratama Metro
322	KPP Pratama Tanjung Karang
323	KPP Pratama Kedaton
324	KPP Pratama Teluk Betung
325	KPP Pratama Natar
326	KPP Pratama Kotabumi
327	KPP Pratama Curup
328	KPP Pratama Argamakmur
331	KPP Pratama Jambi
332	KPP Pratama Muara Bungo
333	KPP Pratama Bangko
334	KPP Pratama Kuala Tungkal
401	KPP Pratama Serang
402	KPP Pratama Tangerang Barat
403	KPP Pratama Cibinong
404	KPP Pratama Bogor
405	KPP Pratama Sukabumi
406	KPP Pratama Cianjur
407	KPP Pratama Bekasi Utara
408	KPP Pratama Karawang Utara
409	KPP Pratama Purwakarta
411	KPP Pratama Serpong
412	KPP Pratama Depok
413	KPP Pratama Cikarang Selatan
414	KPP Pratama Cikarang Utara
415	KPP Madya Tangerang
416	KPP Pratama Tangerang Timur
417	KPP Pratama Cilegon
418	KPP Pratama Kosambi
419	KPP Pratama Pandeglang
421	KPP Pratama Cimahi
422	KPP Pratama Bandung Tegallega
423	KPP Pratama Bandung Cibeunying
424	KPP Pratama Bandung Karees
425	KPP Pratama Tasikmalaya
426	KPP Pratama Cirebon
428	KPP Pratama Bandung Bojonagara
429	KPP Pratama Bandung Cicadas
431	KPP Madya Bekasi
432	KPP Pratama Bekasi Selatan
433	KPP Pratama Karawang Selatan
434	KPP Pratama Ciawi
435	KPP Pratama Cibitung
436	KPP Pratama Cileungsi
437	KPP Pratama Indramayu
438	KPP Pratama Kuningan
439	KPP Pratama Subang
441	KPP Madya Bandung
442	KPP Pratama Ciamis
443	KPP Pratama Garut
444	KPP Pratama Majalaya
445	KPP Pratama Soreang
446	KPP Pratama Sumedang
451	KPP Pratama Tigaraksa
501	KPP Pratama Tegal
502	KPP Pratama Pekalongan
503	KPP Pratama Semarang Barat
504	KPP Pratama Semarang Timur
505	KPP Pratama Salatiga
506	KPP Pratama Kudus
507	KPP Pratama Pati
508	KPP Pratama Semarang Selatan
509	KPP Pratama Semarang Tengah Dua
511	KPP Madya Semarang
512	KPP Pratama Semarang Tengah Satu
513	KPP Pratama Batang
514	KPP Pratama Blora
515	KPP Pratama Demak
516	KPP Pratama Jepara
517	KPP Pratama Semarang Candisari
518	KPP Pratama Semarang Gayamsari
521	KPP Pratama Purwokerto
522	KPP Pratama Cilacap
523	KPP Pratama Kebumen
524	KPP Pratama Magelang
525	KPP Pratama Klaten
526	KPP Pratama Surakarta
527	KPP Pratama Boyolali
528	KPP Pratama Karanganyar
529	KPP Pratama Purbalingga
531	KPP Pratama Purworejo
532	KPP Pratama Sukoharjo
533	KPP Pratama Temanggung
541	KPP Pratama Yogyakarta
542	KPP Pratama Sleman
543	KPP Pratama Bantul
544	KPP Pratama Wates
545	KPP Pratama Wonosari
601	KPP Pratama Bojonegoro
602	KPP Pratama Mojokerto
603	KPP Pratama Sidoarjo Barat
604	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
605	KPP Pratama Surabaya Krembangan
606	KPP Pratama Surabaya Gubeng
607	KPP Pratama Surabaya Tegalsari
608	KPP Pratama Pamekasan
609	KPP Pratama Surabaya Wonocolo
611	KPP Pratama Surabaya Genteng
612	KPP Pratama Gresik Utara
613	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
614	KPP Pratama Surabaya Sawahan
615	KPP Pratama Surabaya Rungkut
616	KPP Pratama Surabaya Simokerto
617	KPP Pratama Sidoarjo Selatan
618	KPP Pratama Surabaya Karangpilang
619	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
621	KPP Pratama Madiun
622	KPP Pratama Kediri
623	KPP Pratama Malang Selatan
624	KPP Pratama Pasuruan
625	KPP Pratama Probolinggo
626	KPP Pratama Jember
627	KPP Pratama Banyuwangi
628	KPP Pratama Batu
629	KPP Pratama Tulungagung
631	KPP Madya Surabaya
641	KPP Madya Sidoarjo
642	KPP Pratama Gresik Selatan
643	KPP Pratama Sidoarjo Utara
644	KPP Pratama Bangkalan
645	KPP Pratama Lamongan
646	KPP Pratama Ngawi
647	KPP Pratama Ponorogo
648	KPP Pratama Tuban
651	KPP Madya Malang
652	KPP Pratama Malang Utara
653	KPP Pratama Blitar
654	KPP Pratama Kepanjen
655	KPP Pratama Pare
656	KPP Pratama Situbondo
657	KPP Pratama Singosari
701	KPP Pratama Pontianak
702	KPP Pratama Singkawang
703	KPP Pratama Ketapang
704	KPP Pratama Mempawah
705	KPP Pratama Sanggau
706	KPP Pratama Sintang
711	KPP Pratama Palangkaraya
712	KPP Pratama Sampit
713	KPP Pratama Pangkalanbun
714	KPP Pratama Muara Teweh
721	KPP Pratama Balikpapan
722	KPP Pratama Samarinda
723	KPP Pratama Tarakan
724	KPP Pratama Bontang
725	KPP Madya Balikpapan
726	KPP Pratama Penajam
727	KPP Pratama Tanjung Redeb
728	KPP Pratama Tenggarong
731	KPP Pratama Banjarmasin
732	KPP Pratama Banjarbaru
733	KPP Pratama Barabai
734	KPP Pratama Batulicin
735	KPP Pratama Tanjung
801	KPP Pratama Makassar Utara
802	KPP Pratama Pare-Pare
803	KPP Pratama Palopo
804	KPP Pratama Makassar Barat
805	KPP Pratama Makassar Selatan
806	KPP Pratama Bulukumba
807	KPP Pratama Bantaeng
808	KPP Pratama Watampone
809	KPP Pratama Maros
811	KPP Pratama Kendari
812	KPP Madya Makassar
813	KPP Pratama Majene
814	KPP Pratama Mamuju
815	KPP Pratama Kolaka
816	KPP Pratama Bau-Bau
821	KPP Pratama Manado
822	KPP Pratama Gorontalo
823	KPP Pratama Bitung
824	KPP Pratama Kotamobagu
825	KPP Pratama Tahuna
831	KPP Pratama Palu
832	KPP Pratama Luwuk
833	KPP Pratama Poso
834	KPP Pratama Toli-Toli
901	KPP Pratama Denpasar Barat
902	KPP Pratama Singaraja
903	KPP Pratama Denpasar Timur
904	KPP Madya Denpasar
905	KPP Pratama Badung Selatan
906	KPP Pratama Badung Utara
907	KPP Pratama Gianyar
908	KPP Pratama Tabanan
911	KPP Pratama Mataram Barat
912	KPP Pratama Raba Bima
913	KPP Pratama Sumbawa Besar
914	KPP Pratama Mataram Timur
915	KPP Pratama Praya
921	KPP Pratama Maumere
922	KPP Pratama Kupang
923	KPP Pratama Ende
924	KPP Pratama Ruteng
925	KPP Pratama Atambua
926	KPP Pratama Waingapu
941	KPP Pratama Ambon
942	KPP Pratama Ternate
943	KPP Pratama Tobelo
951	KPP Pratama Sorong
952	KPP Pratama Jayapura
953	KPP Pratama Timika
954	KPP Pratama Biak
955	KPP Pratama Manokwari
956	KPP Pratama Merauke